Jakarta, Karangaseminfo.com - Peran strategis Bali dalam menopang sektor pariwisata nasional kembali menjadi pembahasan penting dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat yang menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali, para anggota dewan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.
Jika digabung dengan wisatawan domestik, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Dari jumlah tersebut, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, dengan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” ujar Koster.
Ia menilai sejumlah persoalan mendesak harus segera ditangani, termasuk abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, keterbatasan jalan, krisis air bersih, serta persoalan pengelolaan sampah.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mengusulkan berbagai proyek pembangunan strategis, seperti underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, serta jalan lingkar Bali Utara.
Selain itu, pembangunan pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung juga dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang.
Koster juga mengusulkan adanya alternatif jalur penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju kawasan Bali bagian utara atau timur guna mengurangi kepadatan lalu lintas di titik penyeberangan utama.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” jelasnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kontribusi ekonomi Bali bagi negara sangat besar sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis,” ujarnya.
Ia juga menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga infrastruktur dan lingkungan Bali sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dihasilkan.
“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.
Lasarus turut menyoroti keterbatasan akses penerbangan domestik menuju Bali yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah,” katanya.
Melalui rapat tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Bali guna menjaga keberlanjutan pariwisata sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (*pn)