Karangasem, Karangaseminfo.com - Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musrenbang RKPD Tahun 2026. Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Karangasem I Gusti Bagus Widiantara menuturkan bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan sekaligus menyepakati berbagai persoalan yang perlu ditangani secara bersama.
“Musrenbang ini bertujuan menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas daerah, serta program dan indikator kinerja perangkat daerah untuk tahun 2027,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, berbagai tantangan pembangunan daerah menjadi bahan pembahasan serius. Mulai dari pengembangan potensi wilayah yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, hingga persoalan sampah yang terus menjadi perhatian.
Tak hanya itu, kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah juga menjadi sorotan penting dalam pembahasan Musrenbang RKPD Karangasem tahun ini.
Selain infrastruktur, isu layanan dasar seperti akses air bersih, pendidikan, dan kesehatan juga masuk dalam agenda pembahasan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif.
“Penyusunan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, lingkungan, maupun infrastruktur,” tegasnya.
Musrenbang RKPD ini diikuti oleh 128 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan daerah.
Kegiatan berlangsung selama dua hari di Gedung Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, dimulai pada Senin, 30 Maret 2026.
Pada hari berikutnya, pembahasan dilanjutkan melalui forum desk sektoral yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, terdapat usulan dari perangkat daerah sebanyak 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 subkegiatan dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp1,84 triliun.
Bupati Parwata menilai besarnya angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan pembangunan daerah sehingga penentuan prioritas harus dilakukan secara cermat.
“Dengan keterbatasan anggaran, diperlukan prioritas yang benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya. (pn)