Badung, Karangaseminfo.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Gusti Lanang Umbara, S.Sos. menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Badung Wayan Adi Arnawa untuk segera mengisi kekosongan pejabat kepala dinas pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Menurutnya, pengisian jabatan secara definitif sangat penting guna mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah. “Ini untuk percepatan program yang menjadi atensi Pemkab Badung,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut saat dihubungi di kediamannya di Petang, Minggu (15/2/2025).
Salah satu program yang dinilai mendesak adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di wilayah Badung, khususnya di kawasan wisata populer.
Sebagai destinasi wisata internasional, menurutnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama jaringan jalan, merupakan kebutuhan vital. Kemacetan, kata dia, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu citra pariwisata Badung.
“Karena itu, kami sangat mendukung program percepatan infrastruktur terutama pembuatan jalan-jalan baru di Badung,” tegasnya.
Untuk merealisasikan program tersebut, Lanang Umbara menilai posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu segera diisi secara definitif. Sebab, OPD tersebut memiliki peran teknis utama dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur daerah.
“PUPR merupakan OPD teknis yang akan mengerjakan program tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun saat ini ada pejabat pelaksana tugas (Plt) yang menjalankan roda organisasi, kewenangannya tetap terbatas dibandingkan pejabat definitif. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
“Agar tidak ada kendala dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut, kami (Komisi I DPRD Badung) mendukung penuh Bupati untuk segera mengisi jabatan Kadis PUPR secara definitif,” tegasnya lagi.
Selain sektor infrastruktur, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Lanang Umbara menilai pengisian jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) secara definitif sangat diperlukan untuk memperkuat strategi penanganan sampah di Badung.
“Karena itu, kami juga mendukung Bupati untuk segera mengisi jabatan Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya pejabat definitif, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah dapat dijalankan secara lebih maksimal dan terarah.
Selain itu, ia juga menyoroti kekosongan jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Jabatan tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan arus investasi di Bali, khususnya di Kabupaten Badung.
“Dalam rangka meningkatkan aliran investasi ke Bali, khususnya Badung, pejabat kadis definitif juga sangat diperlukan, termasuk pejabat-pejabat setingkat kadis di OPD lainnya,” ujar Lanang Umbara yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung.
Seperti diketahui sebelumnya, meskipun Bupati Badung telah melantik dan mengambil sumpah 234 pejabat di lingkungan Pemkab Badung, masih terdapat 10 jabatan pimpinan OPD setingkat kepala dinas dan kepala badan yang belum terisi.
Adapun jabatan yang masih kosong meliputi Kadis PUPR, DLHK, BPKAD, Diskop UKM dan Perdagangan, DPM PTSP, Dishub, Disbud, Dispertan, Disdukcapil, serta Diskominfo. (*pn)