Badung, Karangaseminfo.com - Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberikan dukungan nyata dalam penanganan persoalan sampah di Kabupaten Badung.
Hal ini disampaikan usai rapat kerja Komisi II DPRD Badung dengan sejumlah OPD terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, persoalan sampah menjadi salah satu isu penting yang dibahas, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada sektor pariwisata.
Sada mengatakan bahwa sebagian sampah yang mencemari wilayah Badung diduga merupakan sampah kiriman dari luar Bali.
“Mohon kepada pemerintah pusat untuk membantu dalam mengatasi darurat sampah yang terjadi di Kabupaten Badung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Badung sebenarnya telah memiliki mesin pengolah sampah, namun belum dapat dioperasikan karena masih menunggu izin dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini belum ada izin emisi untuk mesin yang kita miliki agar bisa dioperasionalkan,” jelasnya.
Selain izin operasional, dukungan anggaran juga sangat diperlukan karena biaya operasional mesin pengolah sampah dapat mencapai Rp5 juta per hari.
Karena itu, DPRD Badung berharap adanya peran aktif pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung upaya penanganan sampah di daerah. (*pn)